Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa Barat mempertanyakan proyek penanggulangan banjir di sungai Taliwang.Proyek itu di biayai dengan anggaran bersumber dari APBN tahun 2017 melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I dan Sampai saat ini belum selesai dikerjakan.
Saat ini pengerjaan proyek senilai Rp. 19.669 miliar lebih yang dilaksanakan oleh PT. Putra Mayapada itu terhenti.Tidak ada aktivitas apapun di lokasi di sepanjang aliran sungai di Kelurahan Sampir dan Kelurahan Kuang, hanya terlihat sejumlah alat berat berupa excavator terpakir di pinggir sungai.
Informasi yang di dapat dari warga sekitar lokasi, sudah dua hari ini proyek tersebut berhenti. Kondisi cuaca dan debit air sungai yang tinggi di duga sebagai penyebab terhentinya proyek itu.
Pimpinan dan Anggota komisi III DPRD KSB bersama kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Penataan Ruang Pemukiman dan Perumahan (PUPRPP) dan bidang terkait pada hari Kamis (18/1/2018) pagi turun ke lokasi meninjau langsung proyek yang dimaksud.
Selain pelaksanaan proyek yang terhenti, komisi III dan Dinas PUPRPP juga menemukan adanya titik bronjong yang telah terpasang telah ambruk di hantam air dan sejumlah titik lainnyayang belum selesai di pasang, sudah miring dan terancam rusak. Kami menemukan ada titik yang ambruk dan membahayakan pemukiman warga di pinggir sungai jika tidak segera di tangani, ungkap ketua komisi III Dinata Putrawan, ST.
Komisi III, kata Dinata tidak memiliki informasi yang lengkap tentang proyek itu termasuk mengenai batas waktu pengerjaannya. Itu di sebabkan proyek yang dimaksud merupakan milik BWS dan pejabat terkait masalah proyek, seperti KPK dan KPA juga berkedudukan di Mataram.
Selain sejumlah temuan di lapangan, di ungkapkan Dinata Komisi III juga mendapatkan informasi desain awal proyek penanggulangan banjir sungai Taliwang itu bukan pemasangan bronjong ( seperti terpasang sekarang ), tetapi berupa pasangan talut penahan tebing sungai.
Ini sejumlah persoalan yang akan kami pertanyakan ke PPK di BWS besok (Jum’at) termasuk soal waktu, apakah ada penambahan mengingat ini sudah melewati tahun anggaran, di samping juga ada persoalan lain menyangkut kenyamanan masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi proyek, imbuh Dinata.
Kepala Dinas PUPRPP, Amar Nurmansyah, tidak berkomentar banyak atas hasil tinjauan lapangan proyek yang di maksud. Kami hanya mendampingi komisi III yang turun ke lapangan sebagai bahan koordinasi Komisi terkait BWS, ujarnya.
