Home Berita Pimpinan Dewan Gelar Rapat Paripurna LKPJ Bupati Tahun 2017

Dewan Gelar Rapat Paripurna LKPJ Bupati Tahun 2017

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbawa Barat menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Sumbawa Barat terhadap Penyampaian Penjelasan Bupati sumbawa Barat tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017. Rapat paripurna yang dilaksanakan di ruang sidang utama di hadiri Wakil Bupati Sumbawa Barat Fud Syaifuddin, ST.

Rapat paripurna tersebut di pimpin langsung oleh ketua DPRD, Muhammad Nasir, ST., MM, para wakil pimpinan dan juga anggota DPRD juga hadir. Hadir pula kepala OPD beserta pejabat lain lingkup pemerintah setempat, fraksi-fraksi DPRD Sumbawa Barat menyoroti sejumlah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah setempat selama tahun 2017. Terutama sejumlah kebijakan unggulan tentang pengentasan kemiskinan. Di antaranya bariri ternak, pertanian, nelayan dan UMKM, pengawasan dan implementasinya perlu ditingkatkan. Agar program tersebut tepat sasaran bagi warga yang memenuhi syarat.

Selain itu fraksi-fraksi DPRD Sumbawa Barat, menyoroti masih banyak aset daerah tidak bergerak berupa tanah beserta bangunan. Terutama aset tanah yang berada di kecamatan yang belum disertifikat dan belum dipasang patok pembatas dengan tanah warga sekitar. Bahkan dibeberapa lokasi aset tanah milik daerah, terindikasi sebagian di serobot oleh oknum tertentu. Karena itu fraksi dewan menyarankan, agar pemerintah segera melakukan pengamanan aset tanah dengan membuat sertifikat. Minimal memasang patok tanda batas dengan tanah warga. Karena jika aset tanah dibiarkan tanpa di urus dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Klaim mengklaim hak atas kepemilikan atas tanah antara pemerintah dengan warga masyarakat.

Selain juga fraksi-fraksi DPRD Sumbawa Barat masih menyoroti pengelolaan potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan aset daerah yang belum optimal mendukung PAD untuk di sumbang ke APBD sangat minim. APBD KSB yang mencapai Rp 1 triliun lebih masih di dominasi tranfer pusat. Pada kesempatan itu fraksi DPRD menyarankan eksekutif lebih giat menggali potensi yang dimiliki daerah. Agar kedepan pembiayaan pembanguan daerah, tidak terlalu bergantung dari anggaran transfer pusat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here