Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa Barat melaksanakan agenda Rapat Paripurna ke 19 untuk mendengarkan penyampaian pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD KSB terhadap penyampaian penjelasan tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A. 2019, Pada Senin, (08/6) pukul 11.30 Wita yang bertempat di Gedung DPRD Kab. Sumbawa Barat.
Rapat Paripurna dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Sumbawa Barat, Setelah itu penyampaian pandangan Fraksi PDI Perjuangan yang mengatakan bahwa Fraksi PDIP serius dalam beberapa permasalahan masyarakat saat pandemi Covid-19 dan permasalahan ekonomi dampak dari wabah Covid-19. Fraksi PDIP mendukung sepenuhnya terhadap segala kebijakan Pemerintah Daerah,” ungkap H. Riyadi.
Ia juga menjelaskan, Masih banyak pekerjaan rumah untuk kita tuntaskan bersama, Kami mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan akselerasi pada bidang ekonomi yang belum dapat disupport oleh Pemerintah Daerah. Fraksi PDIP mengharapkan Pemda tetap meningkatkan pembangunan di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat termasuk pemanfaatan fasilitas umum yang telah di bangun pemda seperti pasar tradisional yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
“Fraksi PDIP dapat menerima rancangan Peraturan daerah terhadap pertanggungjawaban APBD TA 2019,” tuturnya.
Dia mengungkapkan, Fraksi PDIP mengapresiasi kinerja pimpinan Daerah selama 4 tahun yang kami anggap berhasil dalam menahkodai Kabupaten ini. APBD pada tahun 2019 sudah berlalu masih, Namun masih menyisakan PR besar bagi kita semua untuk kita benahi, contohnya pada sektor pertanian seperti irigasi air yang berimbas pada peningkatan panen padi dan jagung.
Ia meminta agar Pemerintah bisa meningkatkan akserasi di sektor ekonomi kita, daya beli di tengah masyarakat masih tinggi dan tidak seimbang dengan perputaran uang di tengah masyarakat. Tingkat penganguran masih terbilang tinggi yang di akibatkan oleh dampak covid 19, Semoga Bupati selalu memikirkan solusi terbaik untuk mengatasi angka penganguran di tengah masyarakat KSB.
Pemerintah daerah diharapkan untuk memperbaiki sektor pembangunan yang ada di Sumbawa barat. Secara Garis besar praksi PDIP perjuangan medukung sepenuhnya program pemerintah KSB untuk di bahas pada tingkat selanjutnya.
Penyampaian pandangan dari Fraksi PKS yang di sampaikan oleh Baharung, Ia meminta agar Pemda bisa merealisasi pendapatan daerah, Fraksi PKS sanggat mengapresiasi kinerja pemerintah daerah, Realisasi pembelajaan daerah harus sesuai target yang sudah ditentukan. Pembangunan infrastruktur harus sesuai dengan visi untuk meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat terutama di sektor kesehatan, pendidikan dan sektor usaha-usaha menegah ke bawah.
Fraksi PKS mengapresiasi realisasi belanja daerah dan kinerja pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, Namun harus berdasarkan outcome dan income, Dia meminta agar pemda melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Desa agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat desa. Adanya sisa anggaran tahun 2019, harus dilakukan pemberdayaan dan dilakukan evaluasi terhadap program pembangunan secara profesional. Fraksi PKS mengharapkan sisa anggaran tahun 2019 bermakna positif.
Dia menjelaskan, Secara garis besar Fraksi PKS dapat menerima Rancangan Perda terhadap pertanggungjawaban APBD TA 2019 untuk dibahas pada tingkat selanjutnya.
Penyampaian pandangan dari Fraksi Nasdem H. Syafruddin memberikan apresiasi kepada Pemda Sumbawa Barat atas pencapaian WTP oleh BPK RI dan pencapaian Pendapatan Asli Daerah yang sangat maksimal, Fraksi Nasional Bintang dapat menerima Rancangan Perda terhadap pertanggungjawaban APBD TA 2019 untuk dibahas pada tingkat selanjutnya.
Pandangan umum Fraksi Gerakan Demokrat Karya Bangsa, Mengapresiasi penghargaan WTP KSB dari BPK RI, semoga pada tahun berikutnya lebih dapat ditingkatkan. DPRD sebagai fungsi pengawasan harus mencermati pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2019.
Fraksi Gerakan Demokrat karya bangsa memberikan apresiasi kepada Pemda atas pencapaian PAD mencapai 95,33 %. Pemda agar melakukan evaluasi terhadap OPD yang belum maksimal memanfaatkan anggaran. Fraksi GDKB menilai banyaknya silpa anggaran tahun 2019 dikarenakan tertundanya program karena permasalahan teknis yang harus diperbaiki pada tahun depannya.
Hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Sumbawa Barat Fud Syaifuddin, ST, Wakil Ketua DPRD Sumbawa barat
Abidin Nazar, S.P., MP, Wakil ketua ll DPRD KSB Merliza, S.Sos, I, M.M, Kepala BNN Sumbawa barat AKBP Cheppy Ahmad Hidayat Nuroddin S. Ag, Wakapolres Sumbawa Barat Kompol Teuku Ardiansyah SH, Kasdim 1628/SB Mayor Inf Achmad Nurodin Hidayat S.Sos, Kepala Bappeda KSB drh. Khaerul Jibril, MM, Anggota DPRD KSB sekitar 17 orang dan unsur SKPD dan OPD KSB. (LNG05)
